Diglontor Dana Besar, Ternyata Masih Ada Desa Yang Tidak Menggelar Musrenbangdes

Diglontor Dana Besar, Ternyata Masih Ada Desa Yang Tidak Menggelar Musrenbangdes

Wartalumajang.com – Ketua Komisi D DPRD Lumajang Sugianto SH mengaku resah dengan dominasi Kepala Desa dalam menentukan kebijakan pembangunan didesanya. Bahkan Sugianto mengaku memiliki data tentang desa yang memasukkan usulan pembangunannya tanpa melalui proses Musrenbangdes.

Karena itu Sugianto meminta para camat di Lumajang, untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kepala desa, agar Musrenbangdes benar-benar dilaksanakan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada didesa itu.

“Kita tahu mas, ada desa yang tidak menggelar Musrenbangdes, tapi ketika ada Musrenbangcam mereka membawa usulan, seolah-olah sudah seperti menggelar Musrenbangdes. Kan fatal kalau sampai begin,” kata Sugianto.

Menurut Sugianto, bukan hanya DPRD yang mengetahui adanya Musrenbangdes abal-abal tersebut, pihak Bappeda Lumajang juga mengetahuinya. Untuk itu DPRD meminta agar Bappeda mewajibkan para camat untuk mengawasi betul soal Musrenbangdes tersebut.

“Sekarang ini dana yang diterima desa sangat besar mas. Ada dana dari ADD, ada juga dana dari DD (dari pemerintah pusat) yang kalau dijumlah bisa diatas Rp. 1 milyar. Karenanya dana ini harus benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan keinginan warga desa melalui Musrenbangdes,” ujar Sugianto kemudian.

Sugianto juga mengatakan, camat sebagai kepanjangan tangan dari Bupati harus berfungsi secara baik. Mengawasi pemerintahan desa menjalankan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan Musrenbangdes.

“Ada satu desa yang usulannya hanya dua macam, namun nilainya sampai mencapai Rp. 800 juta. Satu kegiatan masing-masing Rp. 400 juta. Saya harap kedepan kegiatan kepala desa ini bisa lebih baik,” kata Sugianto kemudian.

Pewarta : Moch. R. Abdul Fatah