Enam Fraksi DPRD Lumajang Minta KUA PPAS Dibahas Ulang

Enam Fraksi DPRD Lumajang Minta KUA PPAS Dibahas Ulang

Wartalumajang.com – Pembahasan Rancangan APBD 2017 tahun ini nampaknya tak bisa berjalan mulus. Sebab, tahapan yang baru sampai Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ini ditolak enam fraksi. Bahkan mereka meminta agar KUA PPAS dibahas ulang lantaran tidak transparan dan menyalahi prosedur.

Mencuatnya sikap enam fraksi ini diketahui siang ini, Selasa (18/10). Entah apa sebabnya,  enam fraksi melalui perwakilannya menggelar koordinasi di salah satu rumah Anggota DPRD Lumajang di kawasan Kecamatan Klakah. Yakni fraksi PKB, Gerindera, Demokrat, PAN, Hanura, dan fraksi PKS.

Puluhan anggota DPRD juga terlihat disana. Termasuk unsur pimpinan DPRD Lumajang. Seperti Sugiantoko wakil ketua DPRD dari Gerindera dan juga H Slamet, wakil ketua DPRD dari PKB.

Sementara dari struktural partai juga nampak hadir. Seperti Ketua DPD PKS Lumajang, Drs. M Khusnul Khuluq. Anang Syaifudin Ketua DPC PKB Lumajang. Juga ada Yudianto, Sekretaris DPD Hanura Lumajang. Sekretaris DPC Partai Demokrat M Sofi juga terlihat dalam pertemuan itu.

Semua membahas bagaimana proses KUA PPAS yang dua pekan lalu berjalan itu. sempat terjadi perdebatan dalam koordinasi itu. Namun, akhirnya terjadilah kesepahaman. Bahwa KUA PPAS memang harus ditinjau ulang.

Usai pertemuan, Wakil Ketua Fraksi Gerindar, Nur Fadilah yang ditunjuk sebagai juru bicara kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya berharap agar KUA PPAS dibahas ulang, karena dalam pembahasan sebelumnya diputuskan sepihak tanpa koordinasi dengan yang lain. “Belum seluruhnya dibahas tapi sudah dianggap selesai,” katanya.

Untuk itu ia bersama anggota fraksi lain yang tidak puas, akan memprotes hal ini di dewan.  Mereka meminta agar dilakukan pembahasan ulang, sehingga pembasahan benar-benar matang. “Karena ini untuk kepentingan rakyat juga,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Eko Adis Prayoga, Sekretaris Fraksi PKB. Dia menuding pembahasan tersebut hanya disepakati secara sepihak saja. Banyak fraksi yang tidak dimintai pendapat. Hal ini tetntunya sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. “Dimana pada tahun-tahun sebelumnya kita bisa satu suara,”  ungkapnya.

Untuk itu, ia dalam rapat internal yang akan dilakukan oleh anggota dewan, bisa menjelaskan terkait persoalan ini. Sehingga KUA PPS juga bisa dibahas ulang. Dan benar-benar matang. Tidak setengah-setengah. “Kita minta dibahas ulang,” pungkasnya.