Halaman Facebook Twitter Warta Lumajang Langganan Berita
Humas PG. Jatiroto : “Bukan Hanya Petani, Pihak Pabtrik Gula Juga Ingin Rendemen Tinggi (9)
Selasa, 31 Mei 2016 18:42 WIB
Wartalumajang.com – Dalam musim giling tahun ini yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 10 Juni mendatang, PG. Jatiroto menambah satu unit mesin giling yang diharapkan bisa meningkatkan kapasitas giling baik dari tebu milik PG. Jatiroto sendiri maupun milik Petani tebu Lumajang. Dengan penamb...
Ketua DPC Hanura Eny Sunarni : "Jika Ada Pengurus Positif Pakai Narkoba, Pasti Kita Pecat"
Senin, 30 Mei 2016, 15:57 WIB
article thumbnail

Wartalumajang.com – Ketua DPC Hanura Lumajang Terpilih Eny Sunarni, membuat sebuah gebrakan baru dalam memimpin partai [ ... ]

Ketua DPN APTRI Soemitro Samadikun : “Di Jatim Saja Masih Ada 1,2 Juta Ton Gula. Apa Alasannya Kok Mau Import Raw Sugar” (8)
Senin, 30 Mei 2016, 15:09 WIB
article thumbnail

Wartalumajang.com – Kebijakan pemerintah yang akan melakukan import Raw Sugar (Gula Mentah) semakin mendapatkan penola [ ... ]

Mendekatkan Jarak Pengiriman, PG. KTM Lamongan Akan Bangun Transitmen Tebu Di Lumajang (7)
Sabtu, 28 Mei 2016, 16:13 WIB
article thumbnail

Wartalumajang.com – Untuk memperpendek jarak pengiriman tebu dari Lumajang ke Pabrik Gula (PG) Kebun Tebu Manis (KTM)  [ ... ]

H. Akhmat ST : “Saya Setuju Ada Videotron, Tapi Jika Tidak Prosedural, Ya Dibongkar Saja”
Sabtu, 28 Mei 2016, 15:19 WIB
article thumbnail

Wartalumajang.com – Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Akhmat ST, meminta Pemkab mengambil sikap tega [ ... ]

Sabtu, 20 Pebruari 2016 07:49
H. Thoriqul Haq : Proses Peradilan Salim Kancil Harus Kita Kawal Bersama
Wartalumajang.com – Anggota DPRD Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Thoriqul Haq berharap kepada semua pihak, agar ikut mengawal proses peradilan kasus Salim Kancil, sehingga proses peradilan ini berlangsung secara tr...

Aspirasi

Minggu, 10 Mei 2015 07:41
Menanti Pembangunan Lumajang Yang Inovativ (Bagian 1)
Dalam setiap pergantian kepemimpinan disetiap daerah, selalu saja lahir jargon yang mengarah kepada usaha perbaikan kesejahteraan masyarakat. Jargon-j...

Birokrasi

H. Akhmat ST : “Saya Setuju Ada Videotron, Tapi Jika Tidak Prosedural, Ya Dibongkar Saja”

Sabtu, 28 Mei 2016
H. Akhmat ST : “Saya Setuju Ada Videotron, Tapi Jika Tidak Prosedural, Ya Dibongkar Saja” <strong> </strong> <p><strong><span class="easy_img_caption" style="display:inline-block;line-height:0.5;vertical-align:top;background-color:#none;text-align:left;width:448px;float:left;margin:8px;8px;"><span class="easy_img_caption_inner" style="display:inline-block;line-height:normal;color:#000000;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:italic;padding:3px 5px;margin:0px;">Salah satu videotron yang ada diperempatan Adipura</span></span>Wartalumajang.com</strong> - Dua videotron yang terpasang didepan pendopo kabupaten dan perempatan Adipura diketahui belum melengkapi izin. Padahal keduanya sudah berdiri, menyala dan menayangkan sejumlah konten sejak beberapa hari lalu. Untuk itu Satpol PP Lumajang meminta pihak vendor untuk segera dimatikan dan menguru ijinnya dulu.</p> <p>Hal ini diakui Kepala Satpol PP Lumajang, Basuni, ada dua ijin prinsip yang belum dilengkapi pihak vendor pemasang videotron tersebut, antara lain Ijin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>Satpol PP juga baru mengetahui setelah diadakan rapat terbatas Pemkab untuk membahas kedua videotron yang dihadiri Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang), Kepala KPT, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidkan, Kepala Bappeda, serta Kepala PUK. Mengingat, banyaknya sorotan dari sejumlah kalangan terkait beridirinya dua videotron yang dinilai belum lolos presedur.</p> <p>Menindaklanjuti temuan ini, Satpol PP segera melakukan penertiban dan meminta kepada pihak vendor untuk mematikan videotron. "Kita sudah hubungi pihak teknisi dari videotron, agar untuk sementara dipadamkan," ujar Basuni pada wartawan.</p> <p>Sayangnya perintah dari Satpol PP ini tidak bisa langsung dilaksanakan, karena teknisi videotron harus berkoodinasi dahulu dengan pimpinannya. Diketahui pimpinan vendor berada si Kota Surabaya. “Tidak bisa langsung dimatikan, karena teknisi harus koordinasi dulu dengan pimpinannya,” imbuhnya.</p> <p>Basuni menambahkan, dari keterangan pihak vendor, kelengkapan perizinan yang belum terpenuhi masih dalam proses. Ditambah lagi di Lumajang Perda Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dalam proses dan kini masih dalam bentuk Raperda. “Masih dalam proses, Perda juga masih akan disyahkan di Provinsi,” terangnya.</p> <p>Di dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani oleh pihak Pemkab dan Vendor, juga disebutkan jika videotron tidak boleh menyala jika izin belum dilengkapai. Basuni menjelaskan, ini tetrtuang dalam MoU di pasal 4 ayat 3 huruf a dan d. ‘Di MoU sudah ada prosedurnya yang disetujui oleh keduabelahpihak,” ucapnya. (ww)</p>

"> Tak Kantongi Ijin, Satpol PP Minta Videotron...
  • "> H. Arum Sabil : Pabrik Gula Harus Berbenah, ...
  • "> PG Jatiroto Jalin Kerjasama Bidang Perdata D...
  • "> RUU Tembakau Lebih Menguntungkan Petani Loka...
  • Hukum

    Polres Lumajang Akan Panggil Pejabat PG. Jatiroto Terkait Pungutan PAD Kepada Petani

    Kamis, 12 Mei 2016
    Polres Lumajang Akan Panggil Pejabat PG. Jatiroto Terkait Pungutan PAD Kepada Petani <p><strong><span class="easy_img_caption" style="display:inline-block;line-height:0.5;vertical-align:top;background-color:#none;text-align:left;width:336px;float:left;margin:8px;8px;"><span class="easy_img_caption_inner" style="display:inline-block;line-height:normal;color:#000000;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:italic;padding:3px 5px;margin:0px;">Arsyad Subhekti</span></span>Wartalumajang.com </strong>– Pemeriksaan 12 Pejabat di Lumajang yang diduga terkait dengan kasus pasir besi di Lumajang belakangan ini tak terdengar lagi kabarnya. Karenanya sejumlah masyarakat Lumajang mulai mempertanyakan keseriusan Kejati dalam menangani kasus ini. Karena sejak dilakukan pemeriksaan berkali-kali baik di Kejati maupun di Kejaksaan Negeri Lumajang beberapa waktu lalu, sampai sekarang tak terdengar lagi kabarnya. Arsyad Subhekti, salah seorang warga Tempeh Lumajang yang cukup aktiv memantau persoalan hukum terkait kasus pertambangan di Lumajang menyayangkan ketidakjelasan kelanjutan kasus ini.</p> <p>“Mereka semua katanya dipanggil sebagai saksi, saksinya siapa dan sekarang sampai ketahap mana. Ini semua tidak ada penjelasan dari pihak penyidik di Kejaksaan Tinggi. Padahal pemeriksaan ini sebenarnya lebih awal dibandingkan dengan kasus Salim Kancil yang juga sama-sama terkait pertambangan,” kata Arsyad Subhekti.</p> <p>Karenanya Arsyad mempertanyakan kelanjutan kasus ini dan seharusnya pihak Kejati memberikan rincian penjelasan yang cukup tentang hasil pemeriksaan ini. Apakah ke 12 pejabat ini memang ada indikasi melakukan tindak pidana terkait pertambangan atau tidak.</p> <p>“Kalau tidak ada penjelasan seperti ini terus untuk apa kemarin diperiksa. Kalau memang tidak ada kesalahan dari mereka ya harus dijelaskan kepada publik, khsususnya masyarakat Lumajang agar semuanya jadi jelas,” kata Arsyad Subhekti.</p> <p>Informasi yang berhasil kami himpun dari penyidik ketika melakukan penyidikan di Lumajang, ke 12 pejabat in diperiksa terkait dengan perijinan pasir besi di Lumajang. Sementara pihak pemilik ijin yakni bos PT. IMMS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sebentar lagi berkasnya akan dilimpahkan ke Pengadilan di PN Surabaya.</p> <p>“Pihak penerima ijin sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan katanya sudah siap untuk disidangkan. Kita semua sebenarnya ingin tahu apakah ke 12 pejabat ini ada kaitannya atau tidak dengan kasus ini. Apa Cuma diperiksa terus nggak ada kelanjutannya seperti ini,” kata Arsyad kemudian.</p> <p>Pemeriksaan ke 12 pejabat ini berlangsung pada awal tahun 2014. Selain dilakukan di Kejati, pemeriksaan juga dilakukan di Kejaksaan Negeri Lumajang. Beberapa pejabat yang diperiksa diantara Mantan Ketua Bappeda Lumajang Ir. Indah Amperawati, Mantan Kabag Keuangan Ir. Rochmaniah, Mantan Kepala KPT, Mantan Kepala Satpol PP, Mantan Asisten Sekda dan sejumlah pejabat lainnya di Lumajang. (fat)</p>

    "> Tak Terdengar Kabarnya, Kejati Diminta Beri ...
  • "> Gugatan Pra Peradilan Ditolak, Kuasa Hukum P...
  • "> Dua Saksi Penahanan Puryanto dan Khomsani, T...
  • "> Perlu Pendalaman, Kasus Koperasi Wirabhakti ...
  • Politik

    Ketua DPC Hanura Eny Sunarni : "Jika Ada Pengurus Positif Pakai Narkoba, Pasti Kita Pecat"

    Senin, 30 Mei 2016
    Ketua DPC Hanura Eny Sunarni : <strong> </strong> <p><strong><span class="easy_img_caption" style="display:inline-block;line-height:0.5;vertical-align:top;background-color:#none;text-align:left;width:448px;float:left;margin:8px;8px;"><span class="easy_img_caption_inner" style="display:inline-block;line-height:normal;color:#000000;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:italic;padding:3px 5px;margin:0px;">Muscab II Hanura Lumajang diadakan di halaman Hotel Maharaja Klakah</span></span>Wartalumajang.com</strong> – DPC Partai Hanura Lumajang akhirnya memiliki ketua yang baru, jika tahun sebelumnya sang ketua didominasi para pria, kali ini ketua DPC Hanura Lumajang dipimpin seorang wanita setelah melalui proses pemilihan secara aklamasi.</p> <p>Berbeda dengan periode sebelumnya pemilihan ketua DPC yang dikemas dalam sebuah acara Musyawarah Cabang II (Muscab) di Lumajang kali ini hanya ada satu kader yang mencalonkan diri dan sudah mendapatkan rekom dari DPP sebagai calon ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Hanura Lumajang.</p> <p>Hal ini terkait dengan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai salah satunya adalah sanggup menyediakan kantor, entah itu kontrak atau milik sendiri. Selain itu calon juga harus lulus fit and proper test dan kemudian direkomendasikan oleh DPP.</p> <p>Mungkin itu yang membuat sejumlah kader yang akan mencalonkan diri sebagai ketua DPC Hanura Lumajang mundur, karena memang itu persyaratan yang dibuat oleh DPP. “Saat ini yang lulus hanya satu mas, yaitu ibu Eni Sunarni,” kata Hendrik, Ketua Panitia Muscab Hanura Lumajang.</p> <p>Karena peserta atau calon yang lulus hanya satu, otomatis akan terjadi aklamasi. Sehingga untuk periode berikutnya DPC Partai Hanura Lumajang dipimpin oleh seorang wanita, yang saat ini juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Lumajang.</p> <p>Ketua DPD Hanura Jatim, Kelana Aprilianto dalam kesempatan terpisah berharap agar Muscab kali ini berlangsung aman dan tertib. Dia juga berpesan agar Muscab ini dilaksanakan dengan bersih agar Muscab ini bermartabat, terhormat. “Dan tidak dikotori oleh praktek-praktek transaksional,” katanya.</p> <p>Diakuinya, Muscab II ini berbeda dengan Muscab I, sebelumnya para calon dapat langsung mendaftarkan diri saat Muscab dilaksanakan, tetapi untuk Muscab ke II ini para bakal calon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh tim penjaringan yang ditunjuk oleh DPD. “Selain harus lulus fit and proper test, para bakal calon juga harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan, diantaranya adalah sanggup menyediakan kantor dan kendaraan operasional yang dibranding,” bebernya. (ww)</p>

    "> Terpilih Secara Aklamasi, DPC Hanura Lumajan...
  • "> Hasan Aminudin Bakal Ikut Dalam Pertarungan ...
  • "> Pelantikan Serentak Ranting Perindo Lumajang...
  • "> Bertemu Anggota DPRD Jatim, Penambang Tradis...
  • Aneka Rupa

    STIE Widya Gama Lumajang Gelar Seminar Internasional

    Selasa, 24 Mei 2016
    STIE Widya Gama Lumajang Gelar Seminar Internasional <strong> </strong> <p><strong><span class="easy_img_caption" style="display:inline-block;line-height:0.5;vertical-align:top;background-color:#none;text-align:left;width:448px;float:left;margin:8px;8px;"><span class="easy_img_caption_inner" style="display:inline-block;line-height:normal;color:#000000;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:italic;padding:3px 5px;margin:0px;">Evaluasi Sergap di Aula Makodim 0821 Lumajang</span></span>Wartalumajang.com</strong> - untuk memenuhi target penyerapan gabah sebagai cadangan beras nasional serta melakukan evaluasi kegiatan Serap Gabah Petani (Sergap) selama panen raya yang rencananya akan berlangsung pada bulan April hingga Mei tahun ini di Kabupaten Lumajang, Kodim 0821 Lumajang mengundang para pengusaha penggilingan padi se-Kabupaten Lumajang untuk berkoordinasi, Kamis (27/4) siang.</p> <p>Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung Komandan Kodim 0821 Lumajang, Letkol Inf Imam Purnomo Hadi, S.IP. Selain itu turut hadir pula Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI Ir. Mulyadi, Wakasub Divre Bulog Probolinggo, Satgas Sergap Kodim 0821/Lmj, serta para Pemilik/pengusaha Penggilingan Padi mitra Bulog se-Kabupaten Lumajang.</p> <p>Dandim 0821 Lumajang dalam sambutannya mengatakan bahwa cadangan pangan Nasional di Indonesia tergantung pada wilayah Jatim. Kalau Tentara setiap dapat perintah pasti langsung dilaksanakan tanpa ada mengeluh dan beralasan serta tidak pernah mengkambing hitamkan setiap permasalahan ke orang lain. “Jadi kita yang tinggal di wilayah Jatim mau tidak mau harus mendukung program tersebut,” katanya.</p> <p>Target luas tanam yang dilakukan bersama-sama antara Kodim 0821 dengan Distan Lumajang sudah bisa melebihi target hingga 116 persen. Pihaknya tiap hari sudah malaksanakan pendataan terkait dengan serap gabah petani. “Tujuan kami disini adalah untuk mencari solusi terkait kendala2 yang kita hadapi sehingga target kita bisa optimal,” ujar Imam Purnomo Hadi.</p> <p>Dandim 0821 mengakui jika pihaknya selaku yang bertanggung jawab dengan giat pendampingan ini sudah berupaya melaksanakan tugas dengan maksimal. “Kami sudah kerahkan para Danramil dan Babinsa untk bekerja dengan sekuat tenaga kami agar target serapan gabah bisa terpenuhi,” imbuhnya.</p> <p>Untuk itu mari kita cari solusi untuk memecahkan sumber permasalahan atau kendala turunnya serapan gabah di Lumajang. “Jika forum ini terlalu terbuka maka kami persilahkan membahas permasalahan ini secara tertutup di ruang kerja kami,” pinta Dandim 0821.</p> <p>Usai penyampaian materi oleh petugas dari Kementan RI dan dari Bulog Probolinggo, kegiatan dilanjutkan dengan rapat tertutup diruang Dandim 0821 Lumajang bersama para pengusaha penggilingan padi serta para pejabat terkait. (ww)</p>

    "> Untuk Evaluasi Sergap, Kodim 0821 Undang Pen...
  • "> Untuk Mensinkronkan Program Kerja, Kodim 082...
  • "> PT. Wardah Tour & Travel Kembali Berangkatka...
  • "> Pengukuhan FKUB, Bupati Minta Kerukunan Hidu...
  • Peristiwa

    Humas PG. Jatiroto : “Bukan Hanya Petani, Pihak Pabtrik Gula Juga Ingin Rendemen Tinggi (9)

    Selasa, 31 Mei 2016
    Humas PG. Jatiroto : “Bukan Hanya Petani, Pihak Pabtrik Gula Juga Ingin Rendemen Tinggi (9) <p><strong><span class="easy_img_caption" style="display:inline-block;line-height:0.5;vertical-align:top;background-color:#none;text-align:left;width:343px;float:left;margin:8px;8px;"><span class="easy_img_caption_inner" style="display:inline-block;line-height:normal;color:#000000;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:italic;padding:3px 5px;margin:0px;">Soemitro Samadikun, Ketua DPN APTRI </span></span>Wartalumajang.com</strong> – Kebijakan pemerintah yang akan melakukan import Raw Sugar (Gula Mentah) semakin mendapatkan penolakan dari petani tebu dan sejumlah tokoh nasional. Karena import disebut-sebut tidak didasarkan kepada kebutuhan gula nasional. Sekarang ini ketersediaan gula masih dinilai cukup, sehingga belum ada alasan yang tepat untuk melakukan import dalam bentuk apapun, termasuk Raw Sugar sekalipun. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemtro Samadikun, ketika berada di Lumajang pekan lalu.</p> <p>Menurut Soemitro Samadikun, saat ini ketersediaan gula nasional masih cukup untuk kebutuhan konsumsi gula masyarakat sampai dengan proses penggilingan tebu berlangsung lagi. Beberapa pabrik gula ditanah air sudah mulai melakukan penggilingan tebu yang kemudian akan menambah stock gula nasional. Kata Soemitro di Jatim saja saat ini masih ada sekitar 1,2 juta ton gula yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhui kebutuhan gula di pasar konsumsi. Sementara gula import yang masuk melalui perbatasan Indonesia dan Malaysia, sejatinya sampai sekarang masih tetap berlangsung. Salah satunya melalui melalui Entikong dan Nunukan.</p> <p>“Saya tahu sendiri mas kalau masuknya gula import itu juga masih berlangsung di perbatasan kita dengan Malaysia. Terutama di Entikong dan Nunukan. Karenanya kalau sekarang ini mau import Raw Sugar, sebenarnya alasannya kurang tepat karena jumlah ketersediaan gula masih cukup sampai produksi gula berlangsung lagi,” kata Soemitro.</p> <p>Kata Soemitro, yang sekarang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kualitas pabrik gula yang berada dibawah naungan BUMN sehingga biaya produksi gula dari tebu rakyat bisa makin ditekan melalui efisiensi. Soemitro kemudian menyebut Thailand merupakan salah satu negara yang mampu melakukan efisiensi disektor produksi. Di Thailand masih kata Soemitro, biaya produksi gula dari tebu, mulai dari bahan baku tebu sampai proses produksinya jatuh pada angka Rp. 5 ribu perkilogram.</p> <p>“Bisa dibayangkan mas kalau itu terjadi di Indonesia, petani kita akan sejahtera. Apalagi dengan harga gula yang terus naik seperti sekarang ini, maka petani akan diuntungkan. Tidak usah terlalu tinggilah harganya, kasian masyarakat, diangka Rp. 10 ribu saja perkilogram, jika biaya produksinya hanya Rp. 5 Ribu, maka petani sudah sangat diuntungkan,” kata Soemitro sembari menyebut bahwa biaya produksi gula di Indonesia masih ada pada kisaran Rp. 9 ribu lebih untuk satu kilogram gula.</p> <p>Masih kata Soemitro, jika harga produksi masih ada dikisaran Rp. 9 ribu, maka sebenarnya sangat rentan masuknya gula import secara illegal melalui perbatasan, karena harga gula diluar negeri jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia.</p> <p>“Ini yang sebenarnya harus dipikirkan oleh pemerintah. Makanya sangat bersyukur ada pabrik gula swasta yang mulai memanfaatkan teknologi tinggi agar terjadi efisiensi dalam produksi gula kita,” tutur Soemitro sembari meminta petani untuk jeli melihat peluang pasar dengan memilih pabrik yang benar untuk mengirimkan tebunya.</p> <p>Secara terpisah H. Didik Purwanto, salah seorang petani tebu di Lumajang mengakui bahwa pihaknya sekarang sedang berusaha menjalin kerjasama dengan pabrik diluar PTPN XI dengan harapan bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar, untuk kesejahteraan para petani tebu, khususnya di Lumajang. (fat-bersambung)</p>

    "> Ketua DPN APTRI Soemitro Samadikun : “Di J...
  • "> Mendekatkan Jarak Pengiriman, PG. KTM Lamong...
  • "> Inilah Tawaran Menarik Dari PG. Kebun Tebu M...
  • "> Kelompok Rampok Sadis Ditangkap Polisi, Satu...
  • Wisata Budaya

    Kabar Gembira !! Pemerintah Pusat Akan Kucurkan Rp. 20 Triliun Untuk Wisata Sekitar TNBTS

    Kamis, 14 April 2016
    Kabar Gembira !! Pemerintah Pusat Akan Kucurkan Rp. 20 Triliun Untuk Wisata Sekitar TNBTS <strong> </strong> <p><strong><span class="easy_img_caption" style="display:inline-block;line-height:0.5;vertical-align:top;background-color:#none;text-align:left;width:439px;float:left;margin:8px;8px;"><span class="easy_img_caption_inner" style="display:inline-block;line-height:normal;color:#000000;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:italic;padding:3px 5px;margin:0px;">Suasana pelatihan dasar SDM kepariwisataan di Lumajang</span></span>Wartalumajang.com</strong> – Untuk meningkatkan kualitas SDM bidang kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lumajang bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan memberikan pelatihan dasar SDM kepariwisataan di Hotel Gajah Mada Lumajang selama dua hari pada Kamis dan Jumat (7 dan 8 April 2016).</p> <p>Pelatihan yang digelar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kualitas SDM kepariwisataan kawasan Bromo Tengger Semeru ini diikuti peserta dari kawasan destinasi wisata, pelaku UKM, masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama,dan sejumlah wartawan dari berbagai media.</p> <p>Kegiatan ini dibuka Plt Kepala Disbudpar Kabupaten Lumajang Deni Rohman AP, sekaligus menjadi narasumber pertama. Selain itu juga ada narasumber dari Kepala Bidang Fasilitasi, Sertifikasi Kompetensi Asdep Pengembangan SDM Kepariwisataan Kementerian Pariwisata, Drs. Teguh Harisusanto M.Hum dan sejumlah narasumber yang membidangi masalah kepariwisataan.</p> <p>Usai menyampaikan materi, Teguh Harisusanto kepada sejumlah wartawan mengatakan kegiatan pelatihan ini dilakukan di 34 propinsi se-Indonesia. Untuk di Jawa Timur sudah dilakukan di Banyuwangi, Probolinggo dan Tulungangung. “Dan sekarang disini,” katanya.</p> <p>Kegiatan ini dilakukan disini, karena obyek wisata di Lumajang masuk dalam 10 destinasi obyek wisata yang menjadi prioritas nasional, yaitu adanya wisata Bromo Tengger Semeru (BTS). Untuk mensukseskan program prioritas nasional itu pihaknya akan mendukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan memberikan pelatihan-pelatihan. “Agar ketika BTS ini menjadi potensi wisata yang sangat menarik dan melebih daerah-daerah lain, otomatis semuanya sudah siap,” ungkapnya.</p> <p>Kegiatan saat ini sifatnya pelatihan dasar, nantinya ada pelatihan lanjutan kepariwisataan yang akan dikhususkan pada tenaga-tenaga kerja dibidang kepariwisataan, sehingga SDM dibidang ini benar-benar kompeten dan siap melayani wisatawan.</p> <p>“Untuk pelatihan tenaga kerja khusus bidang kepariwisataan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata, misalnya pemandu wisata, pegawai hotel, biro-biro perjalanan wisata dan sebagainya yang berkaitan dengan kepariwisataan, ini yang dimaksud tenaga kerja langsung. Untuk yang tidak langsung disesuaikan dengan leading sektornya masing-masing,” ujar Teguh Harisusanto.</p> <p>Sementara itu Deni Rohman AP, Plt Kepala Disbudpar Kabupaten Lumajang mengaku akan terus berupaya mengembangkan SDM kepariwisataan di Lumajang. Pihaknya mempunyai target 5 tahun kedepan Lumajang akan menjadi daerah yang wajib dikunjungi obyek wisatanya. “Saat ini kami tengah mempersiapkan segala sesuatunya mas, termasuk pelatihan SDM ini,” ungkapnya. (ww)</p>

    "> Tingkatkan SDM Kepariwisataan, Disbudpar Gel...
  • "> Dinas Pariwisata Menggelar Diskusi Santai De...
  • "> Pembuatan Film “Runtuhnya Kerajaan Lamajan...
  • "> Kegiatan Hari Pertama Jamaah Umroh PT. Warda...
  • Suasana demo didepan kantor Kejaksaan Negeri LumajangSuasana demo didepan kantor Kejaksaan Negeri LumajangWartalumajang.com - Puluhan Aktivis Solidaritas Masyarakat Tranpransi Lumajang, hari ini, Jumat (17/5), menggelar aksi demo dikantor Kejaksaan Negeri Lumajang. Mereka meminta agar Kejaksaan Negeri Lumajang segera menuntaskan pengusutan dana APBN untuk Proyek Listrik Tegangan Rendah (PLTR) senilai Rp. 2,7 Milyar.

    Puluhan aktivis LSM ini datang ke kantor Kejaksaan Negeri Lumajang dengan membawa sejumlah poster yang isinya mendesak Kejaksaan Negeri Lumajang segera melanjutkan penyidikan kasus ini. Namun karena kantor Kejaksaan Negeri Lumajang sedang dalam proses renovasi, para aktivis ini tidak bertemu dengan siapapun, sampai kemudian mereka membubarkan diri.

    Menurut informasi yang berhasil kami himpun dana untuk ini senilai Rp. 2,7 M berasal dari dana APBN. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan pelaksanaan dari proyek ini. "Listrik adalah kebutuhan masyarakat, dan kami harapkan masalah ini segera dituntaskan," kata salah seorang demonstran hari ini.

    Sementara Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lumajang ketika dihubungi via ponselnya mengaku tidak tahu soal demo tersebut, karena dirinya sedang berada diluar. Soal kasus listrik itu sendiri, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lumajang mengatakan bahwa untuk kasus tersebut sekarang masih dalam tahap pengumpulan data.

    "Belum sampai ke penyidikan mas, sekarang ini kita masih sedang mengumpulkan data. Jika memang datanya sudah lengkap baru kita tingkatkan ketahap berikutnya. Jadi sekarang ini kami masih berusaha mencari data-data soal itu," katanya via ponsel hari ini.

    PLTR ini di Lumajang ada di tiga desa, yakni Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian, Desa Bedayu Talang Kecamatan Senduro dan Desa Sawaran Lor Kecamatan Kedungjajang. Namun seluruh informasi tentang proyek ini masih belum dikonformasikan ke Pemkab Lumajang, apakah benar Lumajang mendapatkan proyek tersebut.

    Sementara itu, seorang tokoh LSM asal Surabaya yang sempat melalukan kontak dengan media ini mengatakan, bahwa pihaknya akan menggelar aksi serupa di Kejaksaan Tinggi jika kasus ini didiamkan terlalu lama. "Kita akan berusaha mencari datanya, dan kalau sampai dibiarkan kami akan menggelar aksi ini ke Kejaksaan Tinggi di Surabaya," jelasnya.

    Web Designer