Jika Mandeg, LSM Gempar Akan Demo Kejaksaan Terkait Laporan IPR Pasir Besi

Jika Mandeg, LSM Gempar Akan Demo Kejaksaan Terkait Laporan IPR Pasir Besi

Wartalumajang.com –  Jika Kejaksaan Negeri Lumajang tidak segera mengusut laporan yang disampaikan LSM Gempar, terkait dengan terbitnya ijin bagi 14 IPR Pasir Besi di Lumajang, maka LSM ini akan segera menggelar aksi demo di Kejaksaan Negeri Lumajang.

Hal ini disampaikan oleh Ketua LSM Gempar di Lumajang Nawawi, ketika ditemui media ini di Lumajang, kamis (26/1).

Kata Nawawi, bersamaan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi bulan desember kemarin, pihaknya sudah melaporkan sejumlah kasus di Kejaksaan Negeri Lumajang, termasuk diantaranya terbitnya Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dikawasan pantai selatan di Lumajang.

Nawawi menuding, terbitnya ijin bagi 14 IPR ini menyalahi ketentuan yang berlaku, karena berada diwilayah tambang PT. IMMS. Sehingga dalam satu kawasan ada duplikasi ijin, yang menurut Nawawi seharusnya hal ini tidak terjadi.

“Sekarang yang punya IMMS saja sudah divonis bersalah, bagaimana mungkin terbitnya ijin bagi 14 IPR ini tidak melanggar aturan, sedangkan pemilik ijin tambang saja sudah ada dipenjara. Belum lagi soal lokasinya yang berada dikawasan hutan dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kehutanan. Karenanya harus segera diusut tuntas,” kata Nawawi.

Nawawi berharap agar Kejaksaan Negeri Lumajang bersikap adil dan segera menuntaskan kasus ini, karena didalamnya diduga ada banyak sekali kerugian Negara yang ditimbulkan.

“Pertanyaan kita sederhana sebenarnya, apa ya memang rakyat yang mengelola IPR tersebut, sementara disitu banyak sekali terdapat alat-alat pemurnian raw material pasir besi yang sangat canggih,” kata Nawawi kemudian.

Nawawi mengaku sudah mendatangi Kejaksaan Tinggi terkait laporannya itu, namun karena laporan itu disampaikan ke Kejaksaan Negeri Lumajang, maka pihak Kejaksaan Tinggi di Surabaya meminta LSM Gempar untuk menanyakan masalah ini ke Kejaksaan Negeri Lumajang.

Pewarta : Moch. R. Abdul Fatah