Kapolres Lumajang Berharap Ada Perda Soal Miras Di Lumajang

Kapolres Lumajang Berharap Ada Perda Soal Miras Di Lumajang

Wartalumajang.com – Kepala Kepolisian Resort Lumajang, AKBP. Raydian Kokrosono,S.I.K menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat Peraturan Daerah tentang Minuman Keras (Miras).

Pembuatan Perda tersebut, menyusul maraknya peredaran minuman keras oplosan lokal (Milo) di Kabupaten Lumajang. Milo merupakan alkohol murni 70 persen, dicampur dengan sumpelen maupun minuman bersoda dan campuran lainnya sehingga membuat penggunanya mabuk berat.

“Saran saya itu, Pemda harus membuat peraturan sehingga pengguna Milo bisa ditindak tegas. Untuk sekarang hanya sebatas pembinaan saja,” ujar Raydian kepada Lumajangtimes.com di kantornya.

Raydian menginginkan, Perda yang dibuat bisa mencakup peredaran alkohol 70 persen. Untuk sekarang alkohol tersebut mudah didapatkan, terutama di toko klontong maupun apotik.

Siapapun bisa membeli, tanpa mengenal batas umur. “Maksud saya jangan terlalu dalam, minimal pengaturan penjualannya, anak kecil bisa beli alkohol tersebut,” katanya.

Kapolres mengatakan, dalam Perda miras harus mengatur penjual alkohol 70 persen. Dimana, kata Raydian, penjual harus mengetahui konsumennya. Jika pembelianya usianya dibawah 20 tahun tidak diperbolehkan menjual. Batasan umur itu harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.

“Jika penjual masih melanggar bisa diberi teguran tiga kali. Jika tetap menjual alkohol kepada usia dibawah 20. Maka sanksi pencabutan ijin usahanya. Ini solusi yang tepat untuk menekan peredaran Milo,” katanya.

Namun Kapolres menyebut hal ini sebagai saran saja. Pasalnya penggunaan Milo sangat membahayakan, terutama bagi generasi muda Lumajang. Kapolres menginginkan Eksekutif dan Legislatif duduk bersama membahas masalah tersebut.

“Ini saran saya, ini kan harus ketok palu disahkan Perda miras, sehingga kata bermartabat untuk Lumajang benar-benar terwujud,” ¬†tegasnya.

Sebelumnya, Pemkab Lumajang di tahun 2016 telah mengajukaan Perda Miras. Namun, Perda tersebut enggan dibahas oleh DPRD Lumajang.

Bagian Hukum Pemkab Lumajang tidak bisa memastikan kenapa Perda tersebut tidak dibahas. “Makanya kita ajukan kembali di tahun 2017,” kata Kabag Hukum, Akhmat Taufik Hidayat.

Maraknya peredaran bahan pembuat Milo tersebut, Pemerintah Lumajang akan memasang himbauan berupa stiker di toko klontong, toko berjaringan maupun apotik.

Dalam stiker itu bertuliskan dilarang menjual alkohol dan obat batuk merk tertentu kepada usia dibawah 20 tahun. “Ini menjadi pembahasan kita pemasangan stiker tersebut,” pungkasnya.

Pewarta : Moh. Imron