Musda Partai Golkar Berbuntut Panjang, 13 PK Golkar Lumajang Berkirim Surat Ke DPP

Musda Partai Golkar Berbuntut Panjang, 13 PK Golkar Lumajang Berkirim Surat Ke DPP

Wartalumajang.com – Musda Partai Golkar yang berlangsung pada hari Sabtu, 17 September kemarin ternyata berbuntut panjang. Tidak lolosnya Basuki Rakhmad SH, M.Hum sebagai salah satu kandidat dalam pemilihan Ketua DPD Golkar Lumajang ternyata merembet kesejumlah persoalan lain, termasuk ketika berlangsung pemilihan Wakil Bupati Lumajang beberapa waktu lalu.

Tiga belas Pimpinan Kecamatan akhirnya menunjuk Basuki Rakhmad sebagai Kuasa Khusus untuk melakukan protes ke DPP Partai Golkar terhadap seluruh Hasil Musda IX yang berlangsung pada tanggal 17 September kemarin. “Ya mas saya mendapatkan kuasa khusus dan saya menghadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Setya Novanto terkait masalah ini,” kata Basuki Rakhmad ketika dihubungi media ini.

Berikut surat yang dikirim ke DPP Partai Golkar di Jakarta :

Kepada

Yth :    Bapak Setyo Novanto

(Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya)

Di

JAKARTA

 

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Basuki Rakhmad, SH, MHum, C.L.A. NIA PERADI : 14.01824. (HP : 081358439085)

Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor Jalan M.H Thamrin No. 1 Jakarta 10310.

Atas kuasa khusus (terlampir) yang diberikan oleh 13 (tiga belas) Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Lumajang Jawa Timur

Dasar dan Rujukan :

  1. Petunjuk Pelaksanaan Musda Nomor : 5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawara–Musyawarah Partai Golkar di Daerah
  2. Musyawarah Daerah IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur hari Satu tanggal 17 September 2016.

Sehubungan hal tersebut diatas dengan sangat hormat dan kerendahan hati yang kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya demi konstitusi Partai Golkar yang berlaku dan demi kebesaran Partai Golkar kedepan, perkenankanlah kami memohon kepada Bapak Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya berkenaan dengan hasil Musda IX Partai Golkar Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sebagai berikut :

  1. DPP Partai Golongan Karya membatalkan dan tidak mengesahkan hasil produk segala Keputusan Musda IX Partai Golkar Kabupaten Lumajang Tahun 2016 tanggal 17 September 2016..
  2. DPP Partai Golongan Karya memerintahkan dan mengintruksikan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) Susunan Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang Hasil Musda IX Partai Golkar Kabupaten Lumajang tahun 2016 sampai Musda Partai Golkar Kabupaten Lumajang diulang kembali.
  3. DPP Partai Golongan Karya memerintahkan dan mengintruksikan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur mengulang kembali Musyawarah Daerah IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur.
  4. DPP Partai Golongan Karya melakukan pemecatan dari keanggotaan Partai Golkar terhadap orang–orang atau oknum – oknum DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur yang ditugaskan atau yang dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Musyawarah Daerah IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur tahun 2016.
  5. DPP Partai Golkar memecat saudara Sudjatmiko dan seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lumajang masa bhakti Tahun 2014–2019 sebagai Kader Partai Golkar berkenaan tidak menjalankan rekomendasi DPP Partai Golkar Cq DPD Propinsi Jatim tentang Calon Wakil Bupati Lumajang.

Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar yang kami hormati, apabila DPP Partai Golkar tidak mengambil tindakan tegas sesuai konstitusi Partai Golkar berkenaan hasil Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur tahun 2016 yang kami laporkan tersebut akan berdampak sangat serius terhadap eksistensi Partai Golkar di Kabupaten Lumajang dikemudian hari sebagai berikut :

  1. Dijamin 100 % suara Partai Golkar di Kabupaten Lumajang akan semakin hancur pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pilpres tahun 2019 maupun Pilkada Kabupaten Lumajang tahun 2018.
  2. Dijamin 100 % tidak ada lagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang yang berasal dari Kader Partai Golkar, dan dijamin 100 % tidak ada lagi kader Partai Golkar sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang pada tahun 2019.
  3. Dijamin 100 % suara Partai Golkar di Kabupaten Lumajang sangat minim sekali yang disumbangkan untuk perolehan suara menjadikan kader Partai Golkar sebagai Anggota DPR RI dan Anggota DPRD Propinsi Jatim yang dalam Pileg tahun 2019.
  4. Dijamin 100 % Partai Golkar akan menjadi Partai Gurem di Kabupaten Lumajang dalam Pileg 2019.

Hal tersebut kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya dikarenakan hal– hal berkaitan Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur tahun 2016 sebagai berikut :

  1. Tim dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur yang terlibat dalam Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur tahun 2016 diduga tidak becus, tidak kredibel dan tidak cakap dan tidak paham substansi dari Petunjuk Pelaksanaan Musda Nomor : 5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawara – Musyawarah Partai Golkar di Daerah, dan diduga dengan sengaja dan licik serta pengecut hanya punya misi mengondisikan dan memenangkan saudara Sudjatmiko menjadikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang pada pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang dengan cara aklamasi.
  2. Kalau mau jujur dan taat aturan seharusnya saudara Sudjatmiko didiskualifikasi terlebih dahulu oleh Pimpinan sidang Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur untuk ditolak pencalonannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang dikarenakan surat dukungan saudara Sudjatmiko kurang dari 30 % sesuai Petunjuk Pelaksanaan Musda Nomor : 5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, karena dari 26 (duapuluh enam) pemegang hak suara, saudara Sudjatmiko secara riil hanya didukung 6 (enam) Pimpinan Kecamatan yaitu PK Senduro, PK Lumajang, PK Rowokangkung, PK Candipuro, PK Ranuyoso dan PK Padang, tapi Pimpinan sidang Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur tutup mata dan tidak ada tindakan sama sekali dengan fakta tersebut, karena diduga atau patut diduga kuat ada kontrak politik atau balas budi politik sebelum Musda Partai Golkar Kabupaten Lumajang dilaksanakan, sedangkan PK PK lain yang dikalim Sudjatmiko adalah Illegal dikarenakan hasil Rekayasa PAW menjelang Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang dan itu siap saya buktikan (bukti terlampir).
  3. Pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang dalam Musyawarah Daerah IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur yang dilakukan secara aklamasi tidak sah secara hukum sesuai konstitusi Partai Golkar dikarenakan mayoritas pemegang Hak suara tidak setuju.
  4. Panitia Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur mendiskualisikan atau lebih tepatnya menjegal dengan licik, pengecut dan curang terhadap saudara Basuki Rakhmad sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang dengan alasan surat dukungan 30 % sebagai syarat maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang tidak sah karena surat dukungan hanya ditandatangani oleh Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Lumajang tanpa menyertahkan tanda tangan Sekretaris Pimpinan Kecamatan Partai Golkar.
  5. Panitia Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur hanya mencari alasan yang sengaja dicari – cari dengan tujuan menjegal Basuki Rakhmad sebagi calon ketua padahal dalam Petunjuk Pelaksanaan Musda Nomor : 5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tidak mengatur secara khusus tentang hal tersebut.
  6. Musda Sebelumnya yaitu Musda VIII Partai Golkar Kabupaten Lumajang surat dukungan hanya tandatangan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Lumajang tidak ada tandatangan Sekretaris Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Lumajang tidak dipermasalahkan oleh Panitia Musda VIII Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur.
  7. Pimpinan sidang Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur yang berasal dari DPD Partai Golkar Propinsi Jatim diduga memaksakan kehendak dengan berbagai cara agar Pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang dilakukan secara aklamasi padahal ada calon yang lain.
  8. Apabila pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang dalam Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur tahun 2016 dilakukan dengan jujur, dengan voting tertutup, bebas, adil dan rahasia dan didukung DPD Partai Golkar Jawa Timur bersikap netral dan tidak memihak, dipastikan saudara Sudjatmiko tidak akan menang dalam pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang dikarenakan saudara Sudjatmiko secara riil hanya didukung 7 (suara) dari 26 (dua puluh enam) pemegang Hak suara.
  9. Upaya–upaya sebelumnya saudara Sudjamiko dan diduga didukung oknum – oknum DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dalam memenangkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang periode 2016 – 2019 dengan cara aklamasi diduga dilakukan dengan cara – cara sistematis, masif , terstruktur dan tidak populer yaitu saudara Sudjatmiko dengan kekuasaannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang menjelang Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada 5 (lima) Pimpinan Kecamatan yang tidak mendukung dan tidak mencalonkan secara aklamasi saudara Sudjatmiko diganti dengan Pelaksana Tugas (PLT) yang mendukung dan mencalonkan secara Aklamasi yaitu saudara Bambang Riyanto PK Tempeh menggantikan Saudara Sujarwo, saudara Suigsan PK Kunir menggantikan saudara Ngaseri dan saudara Amirya Arvai PK Yosowilangun menggantikan saudara Mas”udi.
  10. Pengangkat Pelaksana Tugas (PAW) Saudara Bambang Riyanto PK Tempeh, saudara Suigsan PK Kunir dan saudara Amirya Arvai PK Yosowilangun) adalah hasil PAW tanggal 27 Agustus 2016 yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang, padahal terhitung tanggal 31 Mei 2016 atau 3 (tiga) bulan sebelum Musyawarah Daerah IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur dilaksanakan, DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang tidak boleh menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan Partai Golkar.
  11. Peraturan tersebut sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kab. / Kota se Jawa Timur Nomor : 05/B.2/ DPDI/PG/V/2016 Perihal Perpanjangan Masa Bhakti SKEP Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kab/Kota se Jawa Timur tertanggal 31 Mei 2016 (terlampir) dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kab./Kota se Jawa Timur Nomor : 06/B.2/DPDI/PG/VI 2016 Perihal Penjelasan perpanjangan Masa Bhakti Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kab/Kota se Jawa Timur tertanggal 31 Mei 2016 (terlampir).
  12. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang diperkenankan mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Lumajang (PK Tempeh, PK Kunir dan PK Yosowilangun) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau terkena sanksi hukum/Pidana sedangkan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Lumajang (PK Tempeh, PK Kunir dan PK Yosowilangun) sebelumnya yaitu saudara Sujarwo, Drs. Ngaseri dan Mas,udi sehat wal afiat dan tidak terkena sanksi hukum/pidana.
  13. DPD Partai Golkar Propvinsi Jawa Timur diduga sengaja membiarkan 5 (lima) PLT abal – abal atau illegal Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Lumajang (saudara Bambang Riyanto PK Tempeh, saudara Suigsan PK Kunir dan saudara Amirya Arvai PK Yosowilangun) hadir di Musyawarah Daerah IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur sebagai pemegang hak suara.
  14. Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur tahun 2016 diduga sebagai ajang balas budi politik yang sesat dikarenakan saudara Sudjatmiko selaku DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang memilih saudara Nyono Suharli sebagai Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Timur sewaktu Musda Partai Golkar Propinsi Jawa Timur kemarin.
  15. Oknum – oknum DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Timur diduga berkonspirasi memenangkan saudara Sudjatmiko sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur dengan segala cara yang didalamnya termasuk memaksakan aklamasi, dan menghadang calon lain dengan memanipulasi Juklak 5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 Tentang Musyawarah Daerah sesuai dengan selerah mereka menafsirkannya, yang penting calon lain lawan saudara Sudjatmiko terganjal dan tumbang sebelum bertanding dalam pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang dalam Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur tahun 2016.
  16. Bahwa Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur tahun 2016 jadi perhatian masyarakat luas di Kabupaten Lumajang khususnya konstituen Partai Golkar Kabupaten Lumajang yang menginginkan perubahan mendasar dan perubahan besar Partai Golkar di Kabupaten Lumajang demi kemenangan Partai Golkar di Tahun 2019, dengan adanya dugaan Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur dilakukan dengan penuh kecurangan dan banyak manipulasi akhirnya masyarakat pesimis Partai Golkar di Kabupaten Lumajang akan tumbuh besar bahkan Partai Golkar di Kabupaten Lumajang diprediksi akan hancur lebur dalam Pileg 2019 akibat oknum – oknum yang merusak dari dalam tubuh Golkar sendiri.
  17. Bahwa saudara Soedjadmiko telah gagal memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang dalam pemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2014, dimana Perolehan kursi di DPRD Kabupaten Lumajang pada Pemilu Legislatif sebelumnya memperole 6 kursi turun menjadi 5 kursi anggota DPRD kabupaten Lumajang Pada Pemilu Legislatif tahun 2014
  18. Bahwa akibat kekalahan di Pemilu Legislatif tahun 2014 tersebut Partai Golkar di DPRD Kabupaten Lumajang tidak mendapatkan jatah pimpinan di DPRD kabupaten Lumajang, padahal periode sebelumnya Partai Golkar Kabupaten Lumajang mendapat jatah pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang.
  19. Bahwa saudara Sudjatmiko selaku ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang bersama anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lumajang melakukan pembangkangan atau tidak menjalankan rekomendasi DPD Partai Golkar Jawa Timur perihal Rekomendasi Calon Wakil Bupati Lumajang. Adapun kronologisnya sebagai berikut yaitu Sharazad Masdar Bupati Lumajang meninggal dunia secara otomatis Wakil Bupati Lumajang As’at Malik naik menjadi Bupati Lumajang, jatah Wakil Bupati Lumajang tersebut adalah menjadi milik Partai Golkar berdasarkan kesepakatan koalisi partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional sewaktu Pilkada Kabupaten Lumajang tahun 2013.
  20. Akhirnya DPP Partai Golkar Cq DPD Partai Golkar Jawa Timur merekomendasikan saudara Sudjatmiko selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang sebagai bakal calon Wakil Bupati Lumajang, ternyata dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lumajang dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Wakil Bupati Lumajang, DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang Cq Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lumajang tidak mencalonkan dan memilih Kader Partai Golkar yang direkomendasikan DPP Partai Golkar Cq DPD Partai Golkar Jawa Timur tersebut sebagai Wakil Bupati Lumajang, akan tetapi DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang Cq Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lumajang mencalonkan dan memilih calon dari partai lain yaitu saudara Buntaran Supriyanto sebagai Wakil Bupati Lumajang yang bukan merupakan kader Partai Golkar dan bukan rekomendasi DPD Partai Golkar Jawa Timur.
  21. Dan selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang saudara Sudjatmiko bersama dengan seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lumajang yang diduga menjual rekomendasi calon Wakil Bupati Lumajang kepada pihak lain sampai sekarang tidak ada tindakan tegas berupa sangsi dari DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Timur.
  22. Bahwa Partai Golkar katanya adalah partainya kaum intelek dan terhormat dan kaum yang pro demokrasi ternyata dalam Pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lumajang dalam Musda IX Partai Golongan Karya Kabupaten Lumajang Jawa Timur tahun 2016 ternyata sangat buruk kalah kuwalitas dengan Pemilihan Ketua RT dan Pemilihan Kepala Dusun yang lebih terhormat, bermartabat, beretika, jujur, aspiratif, lebih demokrasi mengedepankan kejujuran dan tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya.

Demikianlah laporan dan permohonan kami kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk itu atas tanggapan, perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut perkenankanlah kami mengucapkan banyak terimakasih.

Hormat Kami

 

Basuki Rakhmad SH, M.Hum, C.L.A

 

Terkait berita ini kami juga akan melakukan wawancara khusus dengan Ketua DPD Golkar Terpilih H. Sujatmiko SH, tentang langkah yang akan dilakukan terkait dengan protes dari 13 PK tersebut.