Raperda PPNS Tak Didukung Jumlah PPNS, Lumajang Hanya Punya 2 Orang

Raperda PPNS Tak Didukung Jumlah PPNS, Lumajang Hanya Punya 2 Orang

Sementara jika Raperda ini disyahkan menjadi Perda Lumajang harus memiliki 50 tenaga PPNS. Jika nanti Raperda disyahkan, ada anggota DPRD Lumajang yang meragukan kehadiran Perda ini dapat dilaksanakan dengan baik.

“Saya ragu kalau Raperda ini nanti disyahkan, kita justru kekurangan tenaga PPNS. Karena keperluannya sebanyak 50 orang, sementara yang ada hanya dua orang. Bagaimana Perda ini bisa berfungsi dengan baik nantinya,” kata Abdul Ghofur dari Fraksi PKB Lumajang.

Sementara itu Anggota Fraksi Gerindra, Eko Wahyudi mempertanyakan kehdiran para perancang Perda soal kapasitasnya. Selain itu, soal naskah akademik juga dipertanyakan Eko Wahyudi, karena naskah akademiknya baru dikirim hari ini, menjelang berlangsungnya pembahasan Raperda ini.

“Besok-besok kalau mau membahas Raperda ini, naskah akademiknya jangan dikirim mendadak seperti ini. Ini dibahas sekarang, naskah akademiknya dikirim sekarang juga. Tolong lain kali jangan diremehkan,” kata Eko Wahyudi.

Sementara itu Kabag Hukum Pemkab Lumajang, Akhmad Taufik Hidayat, SH, yang merupakan salah satu perancang Perda ini mengatakan, sebenarnya di Lumajang memiliki 12 PPNS yang sudah memenuhi syarat, namun sebagian sudah SK-nya sudah berakhir dan belum diperbaharui.

Pada bagian lain, Kabag Hukum juga menyatakan persoalan penunjukan PPNS juga tidak gampang, karena jarang juga yang bersedia menjadi anggota PPNS.

Pembahasan Raperda PPNS ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Samsoel Huda dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Lumajang dan Eksekutiv mulai dari Bappeda, BKD dan Satpol PP dan Bagian Hukum Pemkab Lumajang, pada hari Senin (6/3)